Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Susi Dwi Harijanti menilai, putusan tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama terkait penafsiran terhadap istilah hasil pemilihan umum, batas waktu pengajuan perkara, kedudukan hukum pemohon (legal standing), serta kemungkinan penggunaan kewenangan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi.
Pandangan itu disampaikan Susi dalam Diskusi Spesial Forum Guru Besar dan Doktor INSAN CITA, Jumat (9/10/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema “Paradoks Putusan MK No. 1/PHPU-PRES/2026: Antara Formalitas Kepastian Hukum dan Peluang Impeachment Wakil Presiden”.
Forum yang berlangsung pada pukul 19.30–22.00 WIB itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Susi Dwi Harijanti, Mahfud MD, Zainal Arifin Mochtar, Aidul Fitriciada Azhari, dan Hamdan Zoelva.
Soroti penafsiran hasil pemilu
Dalam pemaparannya, Susi mengajak peserta diskusi melihat implikasi jangka panjang putusan MK, bukan hanya memperdebatkan perkara yang sedang berlangsung.
Ia menyoroti persoalan yang muncul ketika dugaan persoalan dalam proses pemilu baru diketahui setelah pasangan yang terpilih dilantik. Menurutnya, situasi semacam itu memunculkan pertanyaan mengenai apakah perselisihan hasil pemilu harus dibatasi oleh tenggat waktu tertentu atau dapat diperiksa dalam keadaan khusus.
Susi menilai, persoalan tersebut berkaitan erat dengan penafsiran atas kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Apakah hasil itu akan dibatasi oleh waktu tertentu? Apakah dia dibiarkan tanpa batas waktu?” demikian substansi pertanyaan yang diajukannya dalam diskusi.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut perlu dibahas secara akademik agar perkembangan penafsiran hukum tidak mengabaikan prinsip kepastian hukum.
Menurut Susi, jika MK menerima perkara dengan mempertimbangkan keadaan khusus, konsekuensi hukumnya juga perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mengenai kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan.
Keadilan substantif dan integritas pemilu
Susi juga menyoroti pertimbangan MK mengenai penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
Menurut dia, MK tidak semestinya hanya dipahami sebagai lembaga yang memeriksa angka perolehan suara. Dalam keadaan tertentu, pengadilan konstitusi juga dituntut mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan hak politik warga negara.
Dua hak yang menjadi perhatian ialah hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be a candidate).
Ia merujuk pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur prinsip penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Dalam pandangannya, ketika ditemukan keadaan khusus yang berpotensi memengaruhi pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, perlu ada pembahasan mengenai ruang bagi terobosan hukum oleh MK.
Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana terobosan itu ditempatkan dalam kerangka kewenangan konstitusional, prosedur peradilan, dan kepastian hukum.
Susi mengingatkan bahwa penafsiran terhadap kewenangan pengadilan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah suatu kewenangan disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi.
Ia mengajak kalangan akademisi turut mendiskusikan konsep implied power, yakni kewenangan tersirat yang dapat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan utama suatu lembaga, serta inherent power atau kewenangan yang melekat.
Menurutnya, pembahasan mengenai kedua konsep tersebut penting, terutama ketika MK menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi (guardian of the Constitution).
Fenomena politik yang masuk ke ranah hukum
Dalam paparannya, Susi juga menjelaskan fenomena judicialization of politics, yaitu kecenderungan persoalan politik diselesaikan melalui mekanisme peradilan.
Ia menyebut sejumlah faktor yang dapat mendorong fenomena tersebut, antara lain penguatan prinsip-prinsip konstitusional dalam kehidupan bernegara, tidak berfungsinya mekanisme politik secara efektif, serta meningkatnya penggunaan litigasi oleh warga negara dan kelompok advokasi untuk memperjuangkan perubahan hukum maupun sosial.
Menurut Susi, perkara yang menyangkut pemilu termasuk isu politik dengan dampak luas sehingga proses penyelesaiannya melalui pengadilan dapat membawa konsekuensi di luar ranah hukum.
Ia menilai, putusan pengadilan konstitusi dapat memengaruhi perkembangan praktik ketatanegaraan dan mendorong perubahan politik. Karena itu, batas antara penegakan konstitusi dan pembentukan kebijakan melalui putusan pengadilan perlu terus menjadi bahan kajian.
Susi juga menyinggung Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai bagian dari pengalaman ketatanegaraan yang, menurut pandangannya, menimbulkan pertanyaan serius mengenai hubungan antara teori hukum dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.
Ia mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa tersebut dengan tetap menempatkan perdebatan pada kerangka akademik, hukum, dan etika penyelenggaraan negara.
Dorong aturan pembuktian di MK
Selain masalah kewenangan dan tenggat waktu, Susi menyoroti pentingnya aturan pembuktian atau rule of evidence yang lebih lengkap dalam persidangan MK.
Ia menilai, pedoman pembuktian yang jelas dibutuhkan untuk memberikan kepastian mengenai penilaian alat bukti, pemeriksaan ahli, serta relevansi pernyataan yang disampaikan di luar persidangan.
Dalam diskusi itu, ia menyinggung perdebatan mengenai seorang ahli yang pernah menyampaikan pendapat di luar ruang sidang terkait perkara yang kemudian melibatkan dirinya sebagai ahli. Persoalan tersebut, menurut Susi, perlu ditempatkan dalam kerangka aturan pembuktian yang terukur.
Ia menjelaskan bahwa pernyataan seorang ahli di luar persidangan perlu dinilai berdasarkan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim, dalam pandangannya, perlu memiliki pedoman untuk menentukan apakah pernyataan tersebut berkaitan dengan penilaian atas kompetensi, independensi, atau kelayakan pendapat ahli dalam perkara bersangkutan.
Susi merujuk pada pengalaman sistem peradilan Amerika Serikat dalam mengembangkan standar pembuktian ahli. Namun, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, menurut konteks paparannya, perlu dibahas dengan mempertimbangkan kerangka hukum dan kebutuhan peradilan konstitusi nasional.
Ia mendorong MK menyusun aturan prosedural yang lebih komprehensif agar pemeriksaan perkara berjalan transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum dan etika jabatan publik
Susi turut mengangkat persoalan hubungan antara legitimasi hukum dan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik.
Menurutnya, suatu tindakan atau keputusan yang memiliki dasar hukum tetap perlu dinilai dalam kerangka etika dan tanggung jawab publik. Ia menekankan bahwa moralitas dan etika merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan bernegara yang beradab.
Dalam konteks itu, ia mengajak masyarakat dan kalangan akademisi memikirkan langkah-langkah perbaikan kelembagaan agar persoalan ketatanegaraan dapat diselesaikan secara bermartabat.
Susi juga mengingatkan bahwa putusan pengadilan konstitusi tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk semakin terpecah akibat perbedaan pandangan politik.
Ia berharap perdebatan mengenai putusan MK dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat budaya demokrasi, menerima perbedaan pendapat, dan mengelola perbedaan melalui mekanisme hukum serta dialog yang konstruktif.
“Putusan ini tidak boleh kemudian menyebabkan bangsa Indonesia menjadi terpecah,” demikian pesan Susi dalam pemaparannya.
Menjadi bahan evaluasi ketatanegaraan
Paparan Susi menempatkan Putusan MK Nomor 1/PHPU-PRES/2026 sebagai momentum untuk membahas sejumlah isu yang lebih luas daripada hasil perkara itu sendiri.
Isu tersebut meliputi batas kewenangan MK, penafsiran terhadap hasil pemilu, kedudukan hukum pemohon dalam keadaan khusus, penguatan prosedur pembuktian, serta hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
Meski demikian, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan analisis dan argumentasi akademik narasumber. Kesimpulan mengenai makna, cakupan, serta konsekuensi hukum putusan tetap perlu merujuk pada naskah resmi putusan MK, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan perkembangan hukum terkait.
Diskusi Forum Guru Besar dan Doktor INSAN CITA diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan untuk memperkaya kajian ketatanegaraan sekaligus mendorong penyelesaian perbedaan pandangan secara demokratis dan beradab.





0 Komentar