KORAN.WEB.ID, Jakarta — Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak cukup mengandalkan digitalisasi. Akses permodalan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan kualitas produk dalam negeri juga diperlukan agar pelaku usaha mampu bersaing di tengah tekanan ekonomi global.
Pesan itu disampaikan seorang pembina UMKM Nahdliyin dalam pidatonya pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia menilai UMKM memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, terutama ketika Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dan dampak pandemi.
Menurut dia, transformasi digital harus menjangkau pelaku usaha hingga ke tingkat akar rumput, bukan hanya mereka yang berada di perkotaan.
“Bukan sekadar digital, tetapi bagaimana digital bisa sampai ke akar rumput, bukan di kota saja,” ujarnya.
Digitalisasi, kata dia, membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar. Namun, akses terhadap teknologi perlu diikuti kemampuan mengelola usaha dan menghadapi persaingan yang semakin terbuka.
Selain persoalan digital, ia menyoroti hambatan permodalan dan administrasi yang dihadapi pelaku usaha. Persyaratan perizinan, sertifikasi, serta pemenuhan ketentuan produk halal disebut sebagai sejumlah aspek yang membutuhkan pendampingan.
Ia mendorong pengurus organisasi di tingkat daerah membangun jejaring dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala tersebut.
Koordinasi antarlembaga, menurut dia, diperlukan agar proses administrasi tidak menjadi penghambat perkembangan usaha. Meski demikian, penyederhanaan prosedur tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum dan standar produk yang berlaku.
Nasionalisme ekonomi tak cukup dengan slogan
Pembicara itu juga mengajak masyarakat meningkatkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Namun, ia mengingatkan bahwa kecintaan terhadap produk lokal perlu disertai inovasi, kreativitas, dan pendampingan usaha.
Persoalan daya saing, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan pilihan konsumen untuk membeli produk Indonesia. Pelaku usaha juga perlu memastikan kualitas, konsistensi produksi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.
Bagi UMKM Nahdliyin, penguatan kapasitas usaha dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi warga. Hal itu membutuhkan dukungan yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, dan perluasan pemasaran.
Dalam pidatonya, pembicara turut mengaitkan potensi ekonomi Indonesia dengan posisi geografis dan kekayaan sumber daya alam. Ia menilai letak Indonesia di antara Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan ekonomi nasional.
Pengalamannya di bidang militer dan intelijen strategis, menurut dia, memberinya perspektif mengenai pentingnya memahami kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan politik negara lain dalam membaca dinamika internasional.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang makmur. Namun, potensi tersebut perlu dikelola agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda kemandirian ekonomi. Pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga keuangan, dan pelaku usaha perlu membangun kolaborasi agar hambatan pembiayaan, akses pasar, dan administrasi dapat diatasi secara konkret.
Tanpa dukungan ekosistem usaha yang memadai, potensi UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional akan sulit berkembang secara optimal.





0 Komentar