Sumber: Youtube
KORAN.WEB.ID, JAKARTA (09-10-2026) — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum, integritas penyelenggaraan pemilu, dan kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menilai perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan prosedural dan tenggat waktu pengajuan gugatan. Menurut dia, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari perspektif konstitusi, keadilan pemilu, dan tanggung jawab moral penyelenggara negara.
Pandangan itu disampaikan Hamdan dalam Diskusi Spesial Forum Guru Besar dan Doktor INSAN CITA bertajuk “Paradoks Putusan MK No. 1/PHPU-PRES/2026: Antara Formalitas Kepastian Hukum dan Peluang Impeachment Wakil Presiden”, Jumat (9/10/2026).
Diskusi yang berlangsung secara daring tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Prof. Susi Dwi Harijanti, Prof. M. Mahfud MD, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Prof. Aidul Fitriciada Azhari, dan Dr. Hamdan Zoelva.
Hamdan Pertanyakan Pendekatan Prosedural MK
Dalam pemaparannya, Hamdan mengaku mempertanyakan langkah MK yang membuka pemeriksaan perkara meskipun persoalan tenggat waktu pengajuan gugatan menjadi salah satu isu utama.
Menurut dia, MK telah mengambil langkah khusus untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Namun, ia menilai masih terdapat pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah dalam menerapkan pendekatan yang memungkinkan penyimpangan dari prosedur formal ketika ditemukan keadaan khusus.
Hamdan menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan konstitusi, terdapat pertimbangan mengenai kondisi tertentu yang dinilai dapat menjadi alasan untuk tidak menerapkan prosedur secara kaku.
Ia berpendapat, pendekatan tersebut semestinya juga dipertimbangkan ketika Mahkamah menilai persoalan tenggat waktu dan kedudukan hukum para pemohon.
“Kalau ada kondisi khusus, dalam praktik putusan Mahkamah, itu dibuka,” ujar Hamdan dalam diskusi tersebut.
Meski demikian, pandangan Hamdan merupakan penilaian akademis terhadap pendekatan hukum yang digunakan MK. Penilaian tersebut perlu dibedakan dari amar putusan yang secara resmi mengikat para pihak.
Soroti Prinsip Pemilu Jujur dan Adil
Hamdan kemudian menyoroti substansi perkara yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Menurut dia, inti persoalan bukan semata-mata apakah seseorang memiliki kemampuan atau kecerdasan untuk menjadi pemimpin. Persoalan mendasarnya adalah konsistensi penerapan persyaratan pencalonan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hamdan menjelaskan bahwa persyaratan yang berlaku dalam pemilu harus diterapkan secara setara kepada setiap calon. Apabila terdapat calon yang memperoleh perlakuan berbeda dalam pemenuhan persyaratan, menurut dia, hal tersebut perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip free and fair election, yakni pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
“Persoalan yang paling pokok adalah ada pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil dalam proses pemilu itu,” kata Hamdan.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa prinsip persamaan perlakuan di hadapan aturan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Namun, dugaan pelanggaran terhadap prinsip pemilu harus tetap dinilai berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum, alat bukti, serta kesimpulan resmi pengadilan yang berwenang.
Pertimbangan Hukum MK Dinilai Dapat Menjadi Rujukan
Hamdan juga menyoroti pertimbangan hukum MK mengenai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Menurut dia, uraian fakta dan pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan dapat memiliki arti penting bagi proses hukum berikutnya, terutama apabila terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menelaah persoalan terkait.
Ia berpandangan bahwa pertimbangan hukum yang memuat fakta tertentu tidak semestinya diabaikan hanya karena persoalan tersebut tidak menjadi bagian dari amar putusan.
Hamdan menilai pertimbangan hukum tersebut dapat dipelajari sebagai bahan untuk menentukan apakah terdapat dasar bagi langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, kekuatan dan konsekuensi hukum suatu pertimbangan harus dibaca secara utuh bersama amar putusan. Pertimbangan yang membahas suatu fakta tidak dengan sendirinya berarti pengadilan telah menetapkan seluruh dugaan pelanggaran sebagai terbukti secara final.
Karena itu, penafsiran atas putusan MK perlu dilakukan dengan merujuk pada dokumen resmi, termasuk konteks pemeriksaan, alat bukti yang dinilai, dan batas kewenangan Mahkamah dalam perkara tersebut.
Hamdan Pertanyakan Penafsiran Kedudukan Hukum Pemohon
Selain tenggat waktu, Hamdan menyoroti persoalan legal standing atau kedudukan hukum pemohon dalam sengketa pemilu.
Ia mempertanyakan apakah sengketa hasil pemilu harus dipandang semata-mata sebagai perselisihan antara para pihak yang terlibat langsung atau juga memiliki dimensi kepentingan publik.
Menurut Hamdan, persoalan pemilu menyangkut kepentingan masyarakat luas karena berkaitan dengan legitimasi proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon sebaiknya tidak dilakukan secara terlalu sempit tanpa mempertimbangkan karakter perkara yang diajukan.
“Bagi saya bukan sengketa para pihak, tapi sengketa publik,” ujarnya.
Hamdan juga mengingatkan bahwa dalam praktik peradilan, penilaian terhadap kedudukan hukum perlu memperhatikan konteks perkara dan dasar hukum yang digunakan.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari perdebatan akademis mengenai batas akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional. Sementara itu, penentuan apakah seseorang atau suatu kelompok memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Peluang Impeachment Harus Mengikuti Konstitusi
Diskusi tersebut juga mengangkat tema kemungkinan impeachment atau pemakzulan Wakil Presiden sebagai salah satu isu yang berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan MK.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, MK, dan MPR dengan persyaratan serta tahapan konstitusional yang harus dipenuhi.
Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan pemakzulan tidak dapat disamakan dengan keputusan bahwa seorang pejabat telah kehilangan jabatan atau terbukti melakukan pelanggaran.
Diperlukan dasar konstitusional, proses pemeriksaan, serta keputusan lembaga yang berwenang sesuai mekanisme yang ditentukan UUD 1945.
Pandangan Hamdan dalam forum tersebut menambah dimensi akademis terhadap perdebatan mengenai bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan MK dapat dibaca, apa batas penerapan prosedur formal, dan bagaimana prinsip pemilu yang jujur serta adil harus dijaga.
Diskusi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya membaca putusan pengadilan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu bagian pertimbangan atau tafsir yang berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, tindak lanjut atas persoalan konstitusional tersebut perlu berpijak pada dokumen hukum yang autentik, kewenangan masing-masing lembaga, dan penghormatan terhadap prosedur yang berlaku. Dengan demikian, perdebatan publik tetap berada dalam koridor hukum serta tidak mendahului kesimpulan yang menjadi kewenangan lembaga negara.
Catatan redaksi: Penulisan nomor putusan dan kutipan mengenai pertimbangan MK dalam naskah ini perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan sebelum publikasi. Pernyataan mengenai pelanggaran, pemenuhan persyaratan pendidikan, maupun kemungkinan pemakzulan harus tetap diatribusikan kepada sumbernya dan tidak dinyatakan sebagai kesimpulan hukum di luar isi putusan resmi.





0 Komentar