Header Menu

Dirjen Pendidikan Cabut Surat Keterangan Nomor 9149 Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Agung


JAKARTA, KORAN.WEB.ID – Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin.

Dalam bagian pertimbangannya, keputusan itu menyebutkan bahwa pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Putusan tersebut menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Mahkamah Agung juga mewajibkan pejabat terkait untuk mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut.

Selain itu, keputusan Dirjen Pendidikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan itu menjadi dasar kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Berlaku

Dalam diktum KESATU, Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 secara tegas mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selanjutnya, diktum KEDUA menyatakan bahwa surat keterangan tersebut harus ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Keputusan itu juga menegaskan bahwa surat keterangan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Dengan demikian, pencabutan tidak hanya menyangkut penghentian keberlakuan surat keterangan di lingkungan penerbitnya, tetapi juga menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait.

Keputusan ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tersebut menjadi tindak lanjut administratif atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan terbitan 2019 tersebut.

(Red. AMU)

Posting Komentar

0 Komentar