Header Menu

Ali Masykur Musa Kritik Komersialisasi PTN dan Minta Anggaran Pendidikan 20 Persen Dikembalikan ke Tujuan Awal

Sumber: WAG

JAKARTA, KORAN.web.id (22-10-2026) — Otonomi perguruan tinggi berisiko menjauh dari misi pelayanan pendidikan jika kemandirian finansial lebih dominan daripada pemerataan akses. Persoalan ini menjadi salah satu sorotan Ketua Dewan Pakar PP Asosiasi Dosen Indonesia, Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, dalam diskusi mengenai RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam diskusi bertajuk “Arah Baru Pendidikan Tinggi Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam RUU Sisdiknas”, Ali Masykur menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari regulasi yang tumpang tindih, penghitungan anggaran pendidikan, hingga sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri.

Ia menilai pembenahan pendidikan tidak cukup dilakukan dengan mengubah satu ketentuan. Menurut dia, struktur regulasi, pembiayaan, pemerataan akses, dan penjaminan mutu perlu ditata secara terpadu.

Regulasi Pendidikan Dinilai Terpecah

Ali Masykur menawarkan dua alternatif penyederhanaan regulasi kepada Komisi X DPR RI. Pertama, menjadikan UU Sisdiknas sebagai undang-undang induk yang menjadi acuan bagi peraturan di bawahnya. Kedua, menyatukan berbagai ketentuan mengenai pembelajaran, guru, dosen, dan tenaga kependidikan ke dalam satu undang-undang.

Ia mengemukakan usulan itu dengan merujuk pengalamannya sebagai Sekretaris Panitia Ad Hoc I MPR RI dalam amandemen Pasal 31 UUD 1945 dan Wakil Ketua Panja UU Sisdiknas 2003.

Menurut Ali Masykur, penyederhanaan diperlukan untuk mengurangi duplikasi dan pertentangan antarketentuan yang berada dalam satu sektor pendidikan.

Mempertanyakan Penghitungan Anggaran Pendidikan

Persoalan berikutnya adalah mandat anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

Ali Masykur mengingatkan bahwa menurut pemahamannya atas original intent atau maksud awal perumusan ketentuan tersebut, alokasi itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan sistem pendidikan, bukan untuk membiayai gaji pegawai maupun pembangunan fisik.

Namun, dalam praktiknya, gaji guru dan pembangunan infrastruktur turut diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Perbedaan antara maksud awal dan penerapan tersebut menjadi dasar bagi Ali Masykur untuk mendorong evaluasi terhadap tata kelola pembiayaan pendidikan.

Ia juga menekankan prinsip education for all. Pemerataan, menurut dia, harus mencakup kesempatan yang setara bagi mahasiswa PTN dan PTS, masyarakat di luar Jawa, mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta penyandang disabilitas.

Jalur Mandiri dan Persaingan PTN-PTS

Dalam konteks pendidikan tinggi, Ali Masykur mengkritik kecenderungan sejumlah PTN-BH dan PTN berstatus BLU yang membuka jalur mandiri dengan kuota besar untuk mendukung kemandirian keuangan.

Ia menilai perlu ada pembatasan kuota penerimaan mahasiswa dan jumlah program studi di PTN agar perguruan tinggi negeri tidak mengambil pangsa mahasiswa secara berlebihan dan mempersempit ruang bagi perguruan tinggi swasta.

Kritik tersebut berangkat dari kekhawatirannya bahwa otonomi kampus dapat bergeser menjadi orientasi komersial.

Ali Masykur juga meminta penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan secara hati-hati. Fleksibilitas akademik, menurut dia, tidak boleh menghilangkan esensi pendidikan yang ditempuh melalui jenjang pembelajaran.

Untuk mengurangi kesenjangan mutu antardaerah, ia mengusulkan moving education, yakni kesempatan bagi mahasiswa dari kampus daerah untuk mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi unggulan di kota besar.

Nilai Agama dan Pancasila Tak Cukup Dinilai di Kelas

Ali Masykur turut mengaitkan pendidikan dengan pembentukan karakter. Ia mengusulkan agar evaluasi mata kuliah Agama dan Pancasila atau Kewarganegaraan tidak berhenti pada ujian akhir semester ketika mata kuliah itu ditempuh.

Menurut dia, aspek sikap dan adab mahasiswa perlu dievaluasi hingga akhir masa studi. Ia mengusulkan pembentukan tim yang memantau perilaku mahasiswa, termasuk terkait kekerasan, anarkisme, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku terhadap dosen.

Usulan ini menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian dari evaluasi pendidikan, bukan semata-mata penguasaan materi akademik.

Di bidang akreditasi, Ali Masykur mengusulkan koordinasi berbagai LAM melalui satu pintu induk di bawah BAN, dengan pola lisensi terpadu seperti hubungan BNSP dan LSP.

Sejumlah gagasan itu memperlihatkan cakupan pembenahan yang ia dorong dalam RUU Sisdiknas. Implementasinya tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama untuk merumuskan batas kewenangan perguruan tinggi, mekanisme evaluasi mahasiswa, dan desain pembiayaan yang menjamin pemerataan akses pendidikan.

Posting Komentar

0 Komentar